Kuliah Umum tentang “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi perubahan Iklim melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat”.


Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 menunjukkan bahwa selama ini terjadi pengabaian hak atas Masyarakat Adat yang ada di Indonesia. Putusan MK tersebut menegaskan kembali bahwa hutan Adat bukan lagi hutan Negara. Selain itu, juga menunjukkan adanya pengabaian terhadap pengakuan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum sebagaimana pengakuan Masyarakat Adat harus melalui Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Olehnya itu, perjuangan Masyarakat Adat untuk mendapatkan hak-haknya, harus melalui Peraturan Daerah atau melalui Surat Keputusan Bupati sebagaimanan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Melalui pembentukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati, kiranya dapat menghapus peminggiran terhadap hak-hak serta sumber daya alam dalam lingkungan kehidupan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah setempat dimana terdapat sejumlah komunitas Masyarakat Adat yang hidup dalam wilayahnya, dapat segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung upaya percepatan pengakuan dan perlindungan atas Hak-hak Masyarakat Adat dan melakukan penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat.

Dalam memperjuangan pengakuan dan perindungan Hak-Hak Masyarakat Adat tidaklah mudah. AMAN Sulsel bersama AMAN Sinjai dalam mengawal perjuangan masyarakat adat terus melakukan upaya pendampingan terhadap masyarakat adat baik litigasi maupun nonlitigasi. AMAN Sulsel bersama AMAN Sinjai terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong sebuah Peraturan Daerah yang mengakomodir masyarakat adat di Kab. Sinjai.

Perjuangan Masyarakat Adat di Kabupaten Sinjai  tersebut akhirnya mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sinjai. Pada tanggal 23 November 2017, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA) di Kabupaten Sinjai dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) 2018 dengan inisiatif DPRD Sinjai dan pada tanggal 20 Desember 2018 Raperda tersebut ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang  Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Sinjai, yang kemudian menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk menetapkan/mengukuhkan masyarakat adat di kabupaten Sinjai melalui produk hukum lainnya (SK Bupati), yang kemudian menjadi syarat legal bagi masyarakat adat untuk mendorng penetpan hutan adat di wilayah adat melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Saat ini, terdapat 3 (tiga) Komunitas Masyarakat Adat yakni, Komunitas Masyarakat Adat Karampuang, Barambang Katute dan Komunitas Masyarakat Adat Soppeng Turungan yang ketiga komunitas tersebut terdaftar sebagai anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi serta pengetahuan serta menghimpun pemikiran-pemikiran akademis perlu dilakukan dalam rangka merevitalisasi kembali hukum adat sebagai basis pembentukan hukum nasional dan secara instrumental menjadi pintu bagi restorasi hak MHA atas sumber daya alam yang lebih luas.

Oleh karena alasan diatas, AMAN Sulsel bersama AMAN Sinjai mengajak serta HuMa sebagai lembaga yang secara bersama-sama berpengalaman dan bergerak bersama dalam gerakan advokasi hutan adat yang dilakukan selama ini, sekaligus juga menjadi titik tolak untuk mentransformasi gerakan dan advokasi hak MHA menjadi diskursus keilmuan hukum di kalangan civitas acedemica yang lebih luas merencanakan kegiatan Kuliah Umum tentang “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi perubahan Iklim melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat”.

Yuk kita ramein acaranya.. isi form registrasinya disini ya.. https://tinyurl.com/KuliahUmumUMSi

sampai jumpa.. 😊

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *