SIARAN PERS – PENOLAKAN DRAFT RUU CIPTA KERJA OLEH KOALISI HUTAN ADAT

Jakarta, 16 Juli 2020 – Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari 12 (duabelas) Lembaga yang memiliki fokus untuk mendorong pengakuan dan penetapan wilayah adat masyarakat hukum adat sesuai amanat
konstitusi dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengirimkan surat penolakan RUU Cipta Kerja.

Surat penolakan bertanggal 16 Juli 2020 ditujukan kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR
RI berisi 9 (sembilan) alasan untuk menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Sembilan alasan yang mendasari penolakan terhadap RUU Cipta kerja ini mencakup:

  1. Penyusunan RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang
    paling terdampak dari adanya aturan-aturan terkait dengan lingkungan hidup dan
    pembukaan lahan untuk investasi.
  2. RUU Cipta Kerja menghidupkan kembali pasal inkonstitusional yang dalam putusan
    Mahkamah Konstitusi RI Nomor 95/PUU-XII/2014 mengecualikan masyarakat hukum
    adat dari pihak yang diancam dipidana karena memanen atau memungut hasil hutan serta
    mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan tanpa izin.
  3. RUU Cipta Kerja menambah kewenangan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah
    melalui Peraturan Presiden.
  4. RUU Cipta Kerja justru mengukuhkan adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan
    pengakuan masyarakat hukum adat dalam UU sektoral.
  5. RUU Cipta Kerja justru memfasilitasi perampasan tanah masyarakat hukum adat. Misalnya
    dengan adanya bank tanah; jangka waktu HGU, HGB dan hak pakai sampai 90 tahun yang
    bahkan lebih lama dari aturan kolonial; perluasan alasan pembukaan lahan untuk
    kepentingan umum; dan penghapusan larangan bagi perusahaan perkebunan untuk
    menelantarkan tanah.
  6. RUU Cipta Kerja justru akan menambah pengangguran dan memperlebar jurang
    kesejahteraan karena menghilangkan pencaharian tradisional masyarakat hukum adat.
  7. RUU Cipta Kerja menghilangkan berbagai instrumen dalam pengelolaan dan perlindungan
    lingkungan hidup yang akan mengakibatkan bencana ekologis.
  8. RUU Cipta Kerja menghapus dan/atau melonggarkan ancaman pidana bagi perusahaan
    perusak lingkungan. Sebaliknya, justru menambahkan aturan-aturan baru yang dapat
    digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat hukum adat.
  9. Perempuan adat menjadi semakin rentan karena pengetahun tradisional yang diampu terancam hilang, terancam termiskinkan karena perampasan lahan dan bencana ekologis, serta semakin kuatnya ketidakadilan gender.

Koalisi Hutan Adat berkesimpulan, RUU Cipta Kerja ini berpotensi melanggar hak-hak dan
merampas ruang hidup masyarakat hukum adat, serta merugikan dan membahayakan keselamatan
masyarakat hukum adat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Oleh karenanya, Koalisi
Hutan Adat menolak pembahasan dan rencana pengesahan RUU Cipta Kerja[.]

 

Narahubung:
DEMA. Hp. 087878960001

Salam Hormat,
Koalisi Hutan Adat:
(1) AKAR Foundation Bengkulu;
(2) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan;
(3) Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh;
(4) KKI Warsi;
(5) Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak;
(6) PADI Indonesia;
(7) Perkumpulan Bantaya;
(8) Perkumpulan Huma Indonesia;
(9) Perkumpulan Qbar;
(10) Perkumpulan Wallacea;
(11) RMI (The Indonesian Institute for Forest and Environment);
(12) Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *