OUTLOOK HUMA 2021

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pengakuan masyarakat adat, tetapi keberadaaan peraturan  ini tidak  memberikan  dampak  signifikan  atas  perlindungan  hak masyarakat  adat.  Anggota masyarakat adat berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu.1 Namun, sampai saat ini yang mendapatkan produk hukum pengakuan baru sebagian kecil. 2  sampai 2020, capaian hutan adat baru 65 uniy itupun pada 2020, menteri mengeluarkan revisi peraturan yang dikhawatirkan memperumit rute pengakuan hutan adat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa penetapan hutan adat sulit pada praktiknya. Salah satu isu yang muncul adalah pengakuan bersyarakat masyarakat ada di berbagai peraturan perundang-undangan.3

Disisi lain, eksistensi masyarakat adat terancam di tengah banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan yang menyingkirkan hak – hak masyarakat adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber – sumber kehidupan. Tanah mereka dirampas dijadikan perkebunan sawit, pertambangan, izin – izin konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit  komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang merampas wilayah kehidupan mereka.4

Undang – undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang – undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak mereka. Namun, di tahun 2020, ditengah pandemi yang memberikan dampak krisis multidimensional bagi dunia termasuk indonesia, pemerintah Indonesia bersama DPR justru semakin menunjukkan itikad tidak baik dalam memperjuangkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan mengesahkan dua RUU yang problematis, yaitu RUU Cipta kerja yang disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 dan RUU minerba yang disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020. Disatu sisi, RUU yang dibutuhkan untuk perlindungan masyarakat adat justru tidak kunjung disahkan seperti RUU Masyaraakt Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Di Awal tahun 2021, Perkumpulan Huma Indonesia mengeluarkan Outlook HuMa 2021 yang coba membaca kembali bagaimana proses legislasi dan keberpihakan dari legislatif dan pemerintah terhadap 4

RUU yang masuk dalam program legislatif nasional 2020. dan melalui kegiatan ini Perkumpulan HuMa Indonesia meluncurkan Outlook HuMa 2021.

Yuk baca lengkap outlooknya di link biru dibawah ini ya..

 

 

terimakasih, selamat membaca..  🙂

 

 

OUTLOOK HUMA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *