OPINI HUKUM TERKAIT DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2020

Alohaaaa mantemannn, jumpa lagi nih di Awal Minggu Kedua Bulan Juni. Seperti judul lagu aja ya?

Ehhh hahaha, bukan ternyata judul lagu itu Hujan di Bulan Juni yaaaa…

Maafin mimin yaaa manteman… Okeokeeeee..??

 

 

Untuk menemani Hari Senin ini, mimin mau bagikan terkait dengan Opini Hukum terkait Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Apa sih itu Perpres No. 44 Tahun 2020 itu? Apa aja isinya dan biar nggak penasaran, langsung cekidot artikel dibawah ini dan bisa download nanti kajian Opini Hukumnya yaaaaa…….

 

Pada 13 Maret 2020, sehari setelah WHO menetapkan status pandemic Covid-19, Presiden Jokowi
menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO). Berdasarkan konsideran menimbangnya, Perpres ISPO ini dibentuk dengan 3 (tiga) tujuan.

  1. Pertama, untuk membentuk system penelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional.
  2. Kedua, untuk memastikan agar usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketiga, untuk mengganti peraturan tentang ISPO yang sudah ada sebelumnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum.

 

Opini hukum ini membandingkan pengaturan yang ada dalam Perpres ISPO dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2011 tentang ISPO (Permen ISPO). Dengan dibandingkannya kedua peraturan tersebut maka akan diketahui apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam Permen ISPO dapat terjawab dalam Perpres ISPO. Selain itu juga, untuk menjawab apakah dengan adanya Perpres ISPO ini dapat menjamin adanya perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.

 

Opini hukum ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan itu tercapai dan peraturan tersebut dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak selalu dapat menyelesaikan masalah apabila hukum itu sendiri adalah hukum yang menindas.

 

Apa aja sih kelebihan Opini Hukum dari HuMa ini???

  1. Kajian ini dilakukan pada bulan April 2020 dengan tujuan untuk merespon langsung Perpres ISPO yang dikeluarkan pada 13 Maret 2020. Sehingga, hasil kajian ini masih sangat baru dan masih sangat relevan dengan situasi yang ada sekarang.
  2. Hasil kajian ini tidak bermaksud mendukung usaha perkebunan kelapa sawit secara umum, namun menemukan bahwa substansi Perpres ISPO dapat merugikan masyarakat local yang menjadi pekebunsawit, dan menguntungkan pengusaha sawit.
  3. Kajian ini menyajikan tidak hanya pengaturan dalam Perpres ISPO tetapi juga beberapa pengaturan lain tentang ISPO, misalnya dalam Permen ISPO sebelumnya dan pengaturan dalam RSPO. Dengan adanya beberapa pengaturan ini pembaca dapat menilai bahwa tren kebijakan ISPO yang ada dalam Perpres tidak memberikan jawaban terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada Permen ISPO, tetapi sebaliknya menciptakan beberapa kelemahan baru yang sebenarnya sudah terjawab dalam Permen ISPO.
  4. Kajian ini menekankan bahwa adanya kebijakan yang terkesan sama/netral juga dapat mengakibatkan diskriminasi ketika keberlakuannya menimbulkan kerugian bagi sekelompok orang (indirect discrimination). 
  5. Kajian ini memberikan penekanan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional tidak menjamin bahwa usaha sawit telah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

So, setelah melihat uraian singkat. Cusss aja download file kajiannya yaaaaa.

 

 

DISINI KLIKNYAAA 🙂

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *