OUTLOOK HUMA 2021

OUTLOOK HUMA 2021

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pengakuan masyarakat adat, tetapi keberadaaan peraturan  ini tidak  memberikan  dampak  signifikan  atas  perlindungan  hak masyarakat  adat.  Anggota masyarakat adat berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu.1 Namun, sampai saat ini yang mendapatkan produk hukum pengakuan baru sebagian kecil. 2  sampai 2020, capaian … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASIH BELUM TEPAT SASARAN DAN BELUM SESUAI DATA LAPANGAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASIH BELUM TEPAT SASARAN DAN BELUM SESUAI DATA LAPANGAN Perkumpulan HuMa menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indoensia Joko Widodo pada Senin, 23 November 2020. HuMa memandang bahwa dalam hal pengelolaan LH-SDA dan pengentasan kemiskinan, omnibus law dan segenap peraturan pengelolaan LH-SDA di zaman Jokowi bukanlah kebaruan, melainkan justru instrumen untuk … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

SIARAN PERS – PENOLAKAN DRAFT RUU CIPTA KERJA OLEH KOALISI HUTAN ADAT

Jakarta, 16 Juli 2020 – Koalisi Hutan Adat yang terdiri dari 12 (duabelas) Lembaga yang memiliki fokus untuk mendorong pengakuan dan penetapan wilayah adat masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengirimkan surat penolakan RUU Cipta Kerja. Surat penolakan bertanggal 16 Juli 2020 ditujukan kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI berisi … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

REVIEW KAJIAN HUMA (1)

Alohaaaa rekan-rekan HuMa dimanapun kalian berada? Apa kabarnya nih? Kali ini HuMa mencoba berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan beberapa resensi atau review dari beberapa publikasi baik buku, jurnal atau media lain terkait dengan isu-isu pembaharuan hukum, sumberdaya alam dan permasalahan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita cek resensi dan review tentang Kertas Kebijakan Penetapan Hutan … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Pada 10 Maret 2020 kemarin, Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan hasil kajian yang dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini menemukan frasa-frasa yang tidak seragam untuk mengatur masyarakat hukum adat dan hak atas wilayah adat dalam RUU tersebut. Misalnya, konteks subjek hukum, terdapat frasa masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Sedangkan … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (PERMENLHK 21/2019)

Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permen 32), sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 35/2012. Sampai sejauh ini, telah ada 35 komunitas telah ditetapkan hutan adatnya. Di bulan Mei 2019 Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor P.21/Menlhk-Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat … read more »

Menjadi Fasilitator yang Baik

  Mendasarkan pada “Semua Orang adalah Guru dan Semua Tempat adalah Sekolah” yang telah menjadi landasan berpikir semua komponen pelatihan Sekolah Lapang. Sekolah lapang memberikan pengalaman kepada peserta peserta untuk belajar dan memproduksi pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan hapalan teori, kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain. Fasilitator dan peserta harus memandang bahwa … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Tren Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Abad 20

oleh Courtney Bristow* Ketika berada di Huma, saya tertarik membuka buku Carol Warren dan Anton Lucas (ed), Land for the People (2013). Dalam bab terakhir mereka menyelesaikan buku tersebut dengan artikel menarik “Agrarian Resources and Conflict in the Twenty-First Century.” Artikel ini masih relevan pada saat ini dengan mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum ternyata amat lambat untuk bergerak … read more »