OUTLOOK HUMA 2021

OUTLOOK HUMA 2021

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pengakuan masyarakat adat, tetapi keberadaaan peraturan  ini tidak  memberikan  dampak  signifikan  atas  perlindungan  hak masyarakat  adat.  Anggota masyarakat adat berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu.1 Namun, sampai saat ini yang mendapatkan produk hukum pengakuan baru sebagian kecil. 2  sampai 2020, capaian … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

SIARAN PERS – SIKAP PEMERINTAH DAN DPR DALAM LEGISLASI NASIONAL 2020 BERDAMPAK BURUK PADA MASYARAKAT ADAT

SIARAN PERS SIKAP PEMERINTAH DAN DPR DALAM LEGISLASI NASIONAL 2020 BERDAMPAK BURUK PADA MASYARAKAT ADAT Jakarta, 19 Januari 2021 – Perkumpulan HuMa Indonesia Meluncurkan Kajian yang di kemas dalam Outlook HuMa : Sikap Pemerintah Dan DPR Dalam Legislasi Nasional Terkait Masyarakat Adat di tahun 2020. Selama 2020, pemerintah dan DPR mengesahkan 2 (dua) undang-undang, UU … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Kabar dari Lapangan : Pemuda Tani Merdeka (PETAKA) melaksanakan Pelatihan Identifikasi Data dan Pengembangan Potensi Desa Kalero di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Ditulis oleh Solihin (Koordinator Pemuda Tani Merdeka/PETAKA) Akhir tahun merupakan momen tepat untuk melakukan penyusunan perencanaan komunitas atau kampung yang dapat menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki inisiasi untuk menggandeng rekan-rekan Pemuda Tani Merdeka (PETAKA) yang merupakan salah … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Laporan dan Siaran Pers “Menggerogoti Jantung Kalimantan”

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam hilangnya hutan di Indonesia[1] dan digunakan untuk mempertahankan salah satu perubahan legislatif terbesar dalam sejarah negara – Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang de-regulasi yang menyapu ini memutar kembali perlindungan yang sudah lemah untuk masyarakat adat di Indonesia dan membuat tanah mereka rentan terhadap perampasan. Ini sangat memprihatinkan mengingat … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASIH BELUM TEPAT SASARAN DAN BELUM SESUAI DATA LAPANGAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASIH BELUM TEPAT SASARAN DAN BELUM SESUAI DATA LAPANGAN Perkumpulan HuMa menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indoensia Joko Widodo pada Senin, 23 November 2020. HuMa memandang bahwa dalam hal pengelolaan LH-SDA dan pengentasan kemiskinan, omnibus law dan segenap peraturan pengelolaan LH-SDA di zaman Jokowi bukanlah kebaruan, melainkan justru instrumen untuk … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia Periode 2020 – 2023

Halooo teman-teman HuMa semuaaa… Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua tetap sehat semua dan bisa berkativitas dengan mengutamakan 3 M yaaa…. HuMa mau kasih kabar terbaru buat teman-teman nih.. Per tanggal 5 November 2020, Perkumpulan HuMa Indonesia dinakhodai oleh Mas Agung Wibowo.  Mas Agung Wibowo terpilih berdasarkan voting yang dilakukan oleh Anggota-Anggota HuMa dalam Forum Rapat … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

SEKOLAH LAPANG VIRTUAL PAPUA DAN PAPUA BARAT

Halooo teman-teman HuMa semuaaaa… Mimin mau sharing nih salah satu kegiatan kita yang sudah terlaksana sebelumnya yaitu Sekolah Lapang Virtual Papua dan Papua Barat. Sekolah Lapang Virtual ini merupakan salah satu inovasi baru yang dilakukan HuMa untuk memerangi penyebaran virus CoVid-19. Pada kegiatan ini, dihadiri oleh rekan-rekan Pt PPMA dari Papua dan Panah Papua beserta … read more »

OUTLOOK HUMA 2021

Kuliah Umum tentang “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi perubahan Iklim melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 menunjukkan bahwa selama ini terjadi pengabaian hak atas Masyarakat Adat yang ada di Indonesia. Putusan MK tersebut menegaskan kembali bahwa hutan Adat bukan lagi hutan Negara. Selain itu, juga menunjukkan adanya pengabaian terhadap pengakuan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum sebagaimana pengakuan Masyarakat Adat harus melalui Peraturan Daerah di … read more »