RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Pada 10 Maret 2020 kemarin, Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan hasil kajian yang dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini menemukan frasa-frasa yang tidak seragam untuk mengatur masyarakat hukum adat dan hak atas wilayah adat dalam RUU tersebut. Misalnya, konteks subjek hukum, terdapat frasa masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Sedangkan … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

HuMa dalam Festival Perhutanan Sosial Nasional (PESONA)

  Perkumpulan HuMa Indonesia turut serta dalam kegiatan Festival Perhutanan Sosial Nasional (PESONA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 27 – 28 November 2019. PESONA merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk memfasilitasi penyebarluasan informasi tentang Perhutanan Sosial baik itu produk hasil hutan kayu dan non-kayu komunitas serta pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan berbasis … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Omnibus Hukum Untuk Keadilan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari

Jakarta, 20 Oktober 2019 –   Bertepatan dengan hari jadi yang ke-18, Perkumpulan HuMa Indonesia meluncurkan kajian tentang penataan ulang terhadap peraturan perundangan – undangan di bidang agraria dan sumber daya alam dengan menggunakan mekanisme omnibus hukum (omnibus law). Omnibus Hukum adalah mengajukan perubahan terhadap beberapa materi dari berbagai undang-undang secara bersama-sama dalam satu proses pembahasan … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Catatan Diskusi Publik, Quo Vadis Mandat Tap MPR IX/2001 Masa Depan Pembaruan Hukum

Keluarnya Tap MPR IX/2001 dilatarbelakangi oleh terjadinya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi rujukan pemerintah dan parlemen dalam mengatasi persoalan pokok agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun paska ditetapkan 18 tahun yang lalu, benang kusut dan sengkarut persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam..   untuk melihat informasi selengkapnya, … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Barisan Rimbawan IPB Mengawali Kuliah dengan Tema Hutan Adat

  reportase oleh Supriadi (RMI) Barisan rimbawan berkumpul gegap gempita menyambut kuliah umum pertama mereka di kota hujan Bogor. Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB di Aula Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan IPB University. Target peserta dalam kegiatan ini merupakan mahasiswa IPB dengan total peserta sekitar 150 orang. Turut hadir sebagai pembicara atau narasumber dalam kuliah … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Buku-Buku Penting untuk Mahasiswa Baru

Tahun ajaran baru bagi para mahasiswa akan dimulai. Masa menjadi mahasiswa adalah masa-masa yang sungguh menyenangkan. Di sanalah jati diri dari para pemuda-pemudi digodok dan ditempa. Maka betul sekali apa yang didendangkan oleh Haji Rhoma Irama lewat lagu berjudul Darah Muda, bahwa masa muda adalah masa yang berapi-api. Untuk membuat api tetap membara, kali ini … read more »

RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat
RUU Cipta Kerja Memperumit Masyarakat Hukum Adat dalam Hal Pemenuhan Hak atas Wilayah Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (PERMENLHK 21/2019)

Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permen 32), sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 35/2012. Sampai sejauh ini, telah ada 35 komunitas telah ditetapkan hutan adatnya. Di bulan Mei 2019 Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor P.21/Menlhk-Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat … read more »