Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dibentuk

Untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015. Adapun tugas tim tersebut adalah: (1) menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan … read more »

Harapan Baru Menjelang Tahun Baru

Catatan Audiensi di Dua Kementerian oleh Rais Laode Sabania Terik mentari tak melelehkan semangat beberapa orang siang itu. Mereka berkumpul pada penghujung tahun 2014, tepatnya tanggal 29 Desember, Perkumpulan HuMa bersama jaringan mengadakan audiensi di dua kementerian. Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut riset hutan adat yang telah dilakukan selama satu tahun di tiga … read more »

Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

Pernyataan Sikap Bersama : JMPPK, WALHI, HuMa, KontraS, Desantara,YLBHI, LBH Semarang, Pil – Net & KRuHA   Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. … read more »

Peluang dan Tantangan Hutan Adat untuk Memastikan Tenur dan Berkontribusi pada Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas

Oleh Fahmi Al’amri (Selasa, 28 oktober 2014), Perkumpulan Qbar bersama HuMa melangsungkan diskusi  mengenai implementasi SRAP REDD+ Sumatra Barat dengan tema “Memastikan Aspek Tenurial Dalam SRAP Sumatra Barat Terkait Perubahan Iklim”, yang dilangsungkan selama dua hari (28-29 Oktober 2014) di Kota Padang, Sumatra Barat. Rencananya hasil dari diskusi ini akan diaudiensikan dengan Pemda Sumbar beserta … read more »

Awal Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul

Komitmen Pemda dan DPRD Lebak dalam mengakui kedaulatan wilayah dan masyarakat Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) dimulai melalui audiensi pada tanggal 24 Oktober 2014 di Ruang Pendopo Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Audiensi ini membincang mengenai Percepatan Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Kasepuhan yang tergabung dalam (SABAKI) antara … read more »