REDD dan Tenure rev 1

Tulisan ini memberi gambaran tentang relasi antara rancangan-rancangan REDD dengan isu tenure atau penguasaan masyarakat (adat/lokal) atas tanah dan kawasan hutan. Pada bagian akhir akan diperiksa beberapa pilot project yang sedang dikembangkan di sejumlah daerah. Baca Selengkapnya : REDD dan Tenure rev 1

Pengacara Publik Perkuat Jaringan

hukumonline.com – Mendorong peran serta advokat untuk memperjuangkan kepentingan publik. Seratusan pengacara publik dan aktivis yang peduli pada kepentingan publik berkumpul di Jakarta dalam pertemuan bertajuk Konferensi Nasional Public Interest Lawyer Network. Konferensi tiga hari itu bukan saja menjadi ajang memperkuat jaringan para pengacara publik, tetapi juga membahas agenda kerja yang bisa dilakukan ke depan. … read more »

Monitoring Tumpang Tindih Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Areal Rencana Demonstrasi REDD

Forest Watch Indonesia bersama HuMA dan JKPP melakukan kerjasama untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyajian dan analisis tumpang tindih pemanfaatan hutan dan monitoring sistem tenure dalam demonstrasi REDD. Analisis tenure ini juga dijadikan sebagai monitoring proses implementasi model REDD yang lagi berkembang di Indonesia berkaitan dengan hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas tanah/lahan. Penyajian dan … read more »

MK Lebih Banyak Dimanfaatkan Kelompok Elit

TEMPO Interaktif, Jakarta – Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok elit. Dari 478 putusan MK, hanya 6,4 persen kasus yang dimohonkan oleh publik, sedangkan 42.8 persen , diajukan oleh kelompok elit yang melek hukum. “48,5 persen merupakan permohonan dari kalangan partai … read more »

MK Dituding Elitis

hukumonline.com – Masyarakat beranggapan pengadilan bukan kebutuhan utama. Lembaga penggiat hukum masyarakat (Huma) menuding Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menguntungkan kaum elit di Indonesia. Sebab, sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, MK belum banyak dimanfaatkan rakyat miskin sebagai jalan mencari keadilan. Selama ini, pengguna MK sebagai jalur perlindungna konstitusional lebih banyak dari kalangan politikus dan orang … read more »

Pemkab Bisa Cabut Hak Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Kilang LNG

Luwupost – Jika pembebasan lahan bagi pembangunan Kilang LNG di Kecamatan Batui tetap menemui jalan buntu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dapat saja mencabut hak penguasaan tanah secara paksa dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, Syaifuddin Muid dalam pemaparannya diacara tatap muka … read more »

LSM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Minerba

PME-Indonesia.Com, Jakarta–Karena substansi dalam pembahasan RUU Minerba tak mengakomodir kepentingan rakyat, sejumlah LSM minta DPR menunda pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. LSM minta dilakukan kaji ulang terhadap pengelolaan sumber daya mineral. Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI Berry Nahdian Furqan, dalam draft terakhir RUU Minerba 2 Desember lalu kelihatan bahwa hak-hak rakyat diabaikan. “Karena itu kami … read more »