Catatan dari Poigar

oleh Widiyanto KPHP Poigar merupakan salah satu KPH Model yang didirikan berdasar SK Menhut di tahun 2009. KPH ini mayoritas wilayah kawasannya adalah kawasan hutan produksi, dan sebagian kecil kawasan hutan lindung dan cagar alam. KPHP Poigar terhampar di dua kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa Selatan. Karena lintas kabupaten, ia di bawah struktur administrasi Dinas … read more »

Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

oleh: H. Juniadi Hamsyah, M.Pd Gubernur Provinsi Bengkulu Disampaikan pada Dialog Nasional “Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat” Mataram, 17-18 April 2015 Yth Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria dan Tata … read more »

Penuhi Janji Nawacita

Pengelolaan wilayah yang dilakoni oleh masyarakat Adat/komunitas lokal menunjukkan poin positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Namun, saat ini, wilayah adat/kelola rakyat telah banyak dikonversi menjadi wilayah pengelolaan SDA berbasis industri ekstraktif. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteran, kerusakan ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya sendi-sendi budaya lokal, serta tingginya pelepasan emisi gas rumah … read more »

Pemerintah diminta evaluasi perizinan di kawasan hutan

Jakarta (ANTARA News) – Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) meminta pemerintah melakukan evaluasi perizinan di seluruh kawasan hutan Indonesia terutama Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan untuk menghindari segala kegiatan yang berdampak buruk bagi pelestarian hutan dan lingkungan.

Isu Perubahan Iklim, Jokowi Didesak Sinergikan 6 Kementerian

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyambut positif keputusan Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Badan Pengelola REDD+ juga digabung ke dalam kementerian tersebut. “Itu efisiensi birokrasi dan menyatukan lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi yang saling terkait,” kata Arimbi … read more »

Indonesia Diminta Perkuat Agenda Perubahan Iklim

JAKARTA, PedomanNEWS – Agenda perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam melindungi hutan perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Demikian diserukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global melalui keterangan pers, Jakarta, Kamis (5/3)..

Jangan Sia-Siakan Momentum Perbaikan

Pemerintah, pemohon gugatan pembatalan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), dan pihak swasta menegaskan perlunya aturan baru pengelolaan air, termasuk air layak minum untuk mengisi kevakuman hukum. Pemohon gugatan mendorong kehadiran negara memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk … read more »